Hari Masyarakat Adat Sedunia di Tengah Gejolak Perampasan Ruang Hidup

Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia oleh Majelis Umum PBB pada 23 Desember 1944 dalam resolusi 49/214. Hari Masyarakat Adat sedunia dibuat guna mengingat dan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan masyarakat adat serta perlindungan dan hak-hak masyarakat adat. Namun, sudahkah kini masyarakat adat mendapatkan kesejahteraannya? 

Papuan from Tehit tribe dance during the traditional ceremony in Teminabuan, South Sorong, West Papua. Two villages in South Sorong, Mangroholo and Sira, officially received a permit to manage social forestry in their area from the government.

Hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) adalah hak esensial bagi masyarakat adat guna memperoleh harkat dan martabatnya. Hak ekosob mencakup tiga hal– mencakup berbagai problema yang dialami oleh masyarakat adat sehari-hari menyangkut kebutuhan dasar dan kelangsungan hidup. Lalu, hak ekosob tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia lainnya. Terakhir, hak ekosob mengubah kebutuhan masyarakat adat menjadi hak-hak yang harus dipenuhi. 

Salah beberapa hak ekosob yang paling esensial bagi masyarakat adat adalah hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas tanah dan sumber daya alam. Ironisnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mencatat bahwa sepanjang 2019 terdapat 51 anggota masyarakat adat yang dikriminalisasi. Kebanyakan dari mereka dituduh melakukan penebangan hutan dan kasus konflik lahan lainnya. 

Mereka kerap menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, guna mengkriminalisasi masyarakat adat. Namun, mereka tidak pernah menggunakan undang-undang tersebut untuk menjerat perusahaan besar yang melakukan penebangan dan pembakaran hutan ilegal secara besar-besaran. 

Tak hanya itu, kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat adat atas nama pembangunan acap kali terjadi. Mereka tak segan untuk mengutus aparat untuk memberangus masyarakat adat yang teguh memperjuangkan hak-hak dan wilayah adatnya. Dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Penyelidikan Masyarakat Adat (2016) tercatat bahwa rata-rata ada 6000 berkas pengaduan yang diterima Komnas HAM setiap tahunnya. 

Selain itu, hutan dan ruang hidup masyarakat adat juga terancam bahaya. Dilansir dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHLK), membeberkan bahwa angka deforestasi Indonesia mencapai 115.460 hektar pada periode 2019-2020.

Investor pengganggu kehidupan masyarakat adat

Papua bukan tanah kosong! Hutan adalah Mama bagi masyarakat adat. Tak asing, slogan itu kerap digunakan oleh masyarakat adat papua untuk menyatakan eksistensi mereka dan kesakralan hutan papua ditengah investor yang hilir mudik ingin merebut hutan papua. 

Masyarakat adat telah mengenal konsep terbaik menjaga alam jauh sebelum Indonesia lahir. Bagi mereka, alam dan semua yang tersedia di dalamnya adalah ‘sang ibu’ yang patut mereka jaga dan hormati. Tumbuh dari tanah dan air, alam memberikan segala yang mereka butuh untuk penghidupan. Walaupun begitu, mereka selalu memanfaatkannya dengan ‘secukupnya’.

Dalam kehidupan sehari-hari, mereka memiliki aturan adat yang sudah ribuan tahun lamanya terbukti berjalan dengan baik. Khususnya, dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan pengaturan hak-hak masyarakat. Sistem milik bersama (komunal) ini mampu menghadirkan keadilan bagi mereka dan alam, dibanding sistem ekonomi baru yang cenderung mementingkan diri sendiri dan keuntungan semata. Penegakan aturan adat tersebut membuat mereka sangat terikat dan bergantung pada ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya alam di hutan. 

Hingga kini, RUU Masyarakat Adat masih terbengkalai. Sementara, banyak masyarakat adat mulai dari Sumba, Papua, dan lainnya tengah berhadapan dengan rencana pembangunan dan investasi yang mengancam ruang hidup mereka.   

Warga Papua memegang spanduk saat protes mendukung Bupati Sorong yang digugat oleh perusahaan kelapa sawit di Gedung DPRD Provinsi Papua Barat. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura di Provinsi Papua pada hari Selasa memutuskan mendukung seorang bupati yang telah mencabut izin yang mengizinkan lebih dari selusin perusahaan kelapa sawit untuk beroperasi di kawasan hutan adat dan mengubahnya menjadi perkebunan. Johny Kamuru, Bupati Sorong, membatalkan izin tersebut setelah kelompok adat mengatakan mereka tidak menyetujui konversi tanah leluhur mereka menjadi konsesi kelapa sawit dan tinjauan oleh pemerintah provinsi merekomendasikan untuk dicabut pada Februari 2021.

Wujudkan keadilan bagi masyarakat adat

Hari masyarakat adat sedunia harusnya menjadi tonggak keadilan bagi masyarakat adat. Ironisnya, hingga kini masyarakat adat masih belum mendapatkan hak-hak, perlindungan, dan pengakuan dari negara.

Dengan itu, pemerintah diharapkan untuk segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat dan melibatkan masyarakat adat dalam berbagai keputusan terkait ruang hidup mereka. Selain itu, pemerintah juga diharapkan segera menghentikan deforestasi untuk kepentingan apapun. Mengingat, hutan Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia dan hutan adalah tonggak kehidupan bagi masyarakat adat. 

Keuntungan bisa didapatkan dari banyak hal, tak perlu merampas dan mengganggu ruang hidup masyarakat adat. Pula, investor bukanlah jawaban bagi kesejahteraan masyarakat adat. Masyarakat adat lebih paham dengan apa yang membuat mereka sejahtera. 

Dukung pengesahan UU Masyarakat Adat dengan menandatangai petisi di sini. 

Sherina Redjo adalah Content Writer di Greenpeace Indonesia