Indonesia Harus Jadi Pemimpin Global Atasi Krisis Iklim

Jakarta, 16 Agustus 2022:  Pada Pidato Kenegaraan dalam rangka perayaan 77 tahun kemerdekaan Indonesia di Jakarta, hari ini, Presiden Joko Widodo menekankan Indonesia sedang berada di puncak kepemimpinan global, terkait diplomasi perdamaian dunia, serta kepemimpinan di kancah ASEAN dan G20. Menanggapi hal ini, Greenpeace Indonesia menyerukan, di tengah momentum ini, Indonesia harus tampil sebagai pemimpin global dalam mengatasi masalah terbesar umat manusia saat ini: krisis iklim.

“Dalam pidatonya Presiden menyinggung tentang tiga krisis yang saat ini dihadapi dunia, yaitu krisis pangan, krisis energi dan krisis finansial. Namun sayangnya, salah satu krisis yang paling nyata di depan mata dan sedang terjadi di seluruh dunia yaitu krisis iklim, tidak disinggung sama sekali,” ujar Leonard Simanjuntak, Direktur Greenpeace Indonesia.

Menurut Leonard, Indonesia adalah salah satu negara yang rentan terhadap dampak bencana iklim. Di sisi lain, Indonesia adalah salah satu negara paling penting sebagai pertahanan terakhir (final frontier) upaya global dalam menghindari bencana iklim yang tidak terpulihkan (irreversible climate disaster).

Hanya saja, dalam pidato Presiden kali ini, jelas bahwa Indonesia masih mengandalkan ekonomi ekstraktif yang selama ini punya kontribusi terhadap perusakan lingkungan hidup dan perubahan iklim. Sekalipun Presiden menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan potensi ekonomi hijau, termasuk menyinggung kawasan Green Industrial Park yang akan dibangun di Kalimantan Utara, tetapi pernyataan-pernyataan yang lebih konkrit justru menyinggung tentang kinerja industri ekstraktif dalam mendukung ekonomi nasional. 

Presiden secara spesifik menyebutkan tentang hilirisasi industri tambang nikel, bauksit, tembaga dan timah. Industri yang disebut merupakan industri ekstraktif yang kita semua ketahui, operasi tambang-tambangnya mempunyai sejarah penghancuran lingkungan secara masif, sekaligus menjadi penyebab utama  kemiskinan masyarakat lokal di wilayah-wilayah seperti Bangka Belitung, Soroako, Konawe, Mimika dan banyak daerah lagi di pelosok Indonesia. Fenomena pencemaran tanah dan air, perampasan lahan, kehancuran hutan, serta korban tenggelam di lubang tambang adalah kenyataan pahit akibat dampak operasi tambang selama ini. Menggencarkan ekonomi berbasis industri ekstraktif justru berpotensi meminggirkan dan memiskinkan masyarakat lokal, dan bukan sebaliknya. Juga ketergantungan yang besar pada komoditas-komoditas tambang ini sebenarnya berdampak buruk bagi pengembangan industri manufaktur nasional pada jangka panjang. 

Kita juga menyaksikan fakta-fakta pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan mundurnya kualitas demokrasi dengan pembatasan ruang sipil, khususnya yang dialami oleh warga terdampak, akibat praktik industri ekstraktif. 

Sementara pembangunan IKN yang digadang-gadang akan menjadi kota  hijau, berteknologi tinggi perlu ditinjau lagi secara menyeluruh. Penetapan dan pembangunan Nusantara sebagai ibukota negara telah mengorbankan beratus-ratus hektar hutan tropis Kalimantan, habitat satwa endemik Indonesia, yaitu Orangutan serta satwa liar lainnya, dan melepaskan emisi karbon yang signifikan. 

Presiden juga menyebutkan tentang penggunaan energi bersih seperti matahari, panas bumi, air, angin dan juga ombak. Nyatanya, sampai tahun 2056, Indonesia baru akan memensiunkan PLTU Batubara, dan penggunaan batubara masih mendominasi sekitar 65% bauran energi nasional. Percepatan transisi energi terbarukan harus dilakukan segera, dan diperlukan kemauan politik dan kerangka kebijakan yang kuat untuk mendukungnya, jika ingin Indonesia merdeka dari krisis energi dan tentunya krisis iklim. 

Dalam pidatonya, Presiden juga menyinggung tentang Indonesia sebagai pemasok terbesar minyak sawit di dunia. Kebanggaan pemerintah pada minyak sawit tidak serta merta menyejahterakan kehidupan petani sawit kecil, bahkan berpotensi memberikan pemutihan terhadap keberadaan perkebunan sawit dalam kawasan hutan. Subsidi dan keuntungan berlipat ganda hanya dinikmati segelintir perusahaan-perusahaan sawit raksasa. Terlebih lagi, peristiwa kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, masih menyisakan tanda tanya besar atas pengelolaan minyak sawit mentah di dalam negeri. 

“Presiden menekankan Indonesia kini sedang dalam puncak kepemimpinan global. Saatnya Indonesia menjadi pemimpin global dalam upaya mengatasi krisis iklim. Pemerintah harus membawa Indonesia bertransisi dari energi fosil hari ini, ke masa depan bersama energi bersih dan terbarukan, melindungi hutan alam Indonesia yang tersisa, menerapkan ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan, yang dapat membawa Indonesia merdeka dari krisis iklim. Hal-hal tersebut akan memperjelas komitmen Indonesia terhadap resolusi terbaru Majelis Umum PBB yang telah menetapkan lingkungan hidup yang bersih, aman, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia”, pungkas Leonard.

Kontak Media:

Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, +62 811-9696-217

Rahma Shofiana, Jurukampanye Media Greenpeace Indonesia, +62 811-1461-674