Kian bergantung pada Beijing, mampukah Indonesia bersikap netral atas konflik Cina-Taiwan?

Presiden Cina Xi Jinping (kiri) and Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Wikimedia Commons, CC BY

Tidak tegasnya sikap Indonesia dalam menanggapi meningkatnya ketegangan antara Cina dan Taiwan menunjukkan bahwa negara ini masih bergantung pada Cina. Pemerintah Indonesia terkesan takut kehilangan dukungan Cina yang saat ini tengah menjadi mitra dagang terbesarnya.

Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN pada akhir Agustus lalu, Indonesia nampak sangat berhati-hati dan cenderung enggan menunjukkan penolakan terhadap klaim sepihak Cina atas Taiwan. Perwakilan Indonesia dalam pertemuan itu hanya sebatas mengingatkan Cina untuk menghindari penggunaan kekuatan militer yang dapat memicu perang terbuka di kawasan.

Pemerintah Indonesia acap kali berdalih bahwa posisi ketidakberpihakan pada kubu mana pun adalah bukti implementasi kebijakan luar negeri bebas-aktif yang dianutnya.

Padahal, bila dianalisis lebih dalam, keengganan Indonesia untuk bersikap tegas sebenarnya justru menunjukkan fakta bahwa secara ekonomi, Indonesia masih sangat bergantung pada Cina.

Ketergantungan Indonesia terhadap Cina

Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa kini Cina merupakan mitra dagang dan investor terbesar Indonesia.

Selama 2021, nilai ekspor Indonesia ke Negeri Tirai Bambu tersebut mencapai US$63,63 miliar (Rp 961,28 triliun), didominasi oleh ekspor bahan bakar mineral dan nikel. Sementara itu, nilai impor dari Cina juga kian meningkat menjadi sebesar US$60,71 miliar, mayoritas adalah bahan baku yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas industri dalam negeri.

Pada semester pertama 2022, impor Indonesia dari Cina telah mencapai US$34,3 miliar, sebagian besar didominasi oleh perangkat mekanik dan elektronik. Ponsel pintar (smartphone) asal Cina seperti OPPO, Vivo, Xiaomi, dan Realme telah menguasai lebih dari 60% total pasar ponsel pintar di Indonesia.

Terlebih lagi, Cina saat ini tengah memimpin banyak proyek pembangunan infrastruktur besar di tanah air. Salah satu yang terbesar adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai US$8 miliar. Ini akan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

Utang Indonesia kepada Cina juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mencapai lebih dari US$411,5 juta. Kedua negara juga telah menandatangani kesepakatan untuk mulai meningkatkan penggunaan mata uang yuan dan meninggalkan pemakaian dolar Amerika Serikat (AS) dalam seluruh transaksi Cina-Indonesia.

Jalinan hubungan kedua negara ini semakin erat selama pandemi COVID-19, karena Cina menjadi pemasok vaksin terbesar bagi Indonesia.

Faktor-faktor itulah yang kemudian membuat Indonesia menjadi lebih bergantung pada Cina. Keengganan Indonesia untuk bersikap tegas dalam konflik Cina-Taiwan dikhawatirkan akan mempengaruhi kerja sama ekonomi keduanya dan berdampak pada terhambatnya pasokan vaksin.

Guna menjaga keharmonisan hubungan Jakarta-Beijing, Indonesia juga enggan menanggapi agresivitas Cina di konflik Laut China Selatan (LCS).

Dalam beberapa tahun terakhir, kapal penjaga perbatasan Cina (China Coast Guard) dan kapal nelayan mereka sering terlihat sengaja memasuki perairan Indonesia. Namun, meski pun agresivitas militer Cina di kawasan tersebut mengancam kedaulatan negara, Angkatan Laut Indonesia (TNI AL) lebih memilih untuk hanya memantau kapal milik Cina tersebut dari jarak kurang dari satu mil ketimbang langsung melakukan tindakan pada mereka.

Alih-alih mengambil langkah antisipatif yang lebih tegas di kawasan Laut Cina Selatan, Indonesia justru memilih melunak terhadap kapal-kapal Cina yang memasuki teritori perairan Indonesia di utara Kepulauan Natuna tersebut.

Indonesia dan Taiwan juga berhubungan baik, tapi…

Indonesia menjalin kerja sama bilateral yang moderat dengan Taiwan, termasuk di sektor ekonomi dan budaya.

Pada Juni 2022, pangsa ekspor non-migas Indonesia ke Taiwan adalah senilai US$690 juta, mencakup 2,82% dari total ekspor Indonesia selama bulan Juni. Taiwan adalah tujuan terbesar kedelapan bagi produk ekspor Indonesia. Walaupun angka ekspor dengan Taiwan meningkat, ini masih sangat jauh bila dibandingkan dengan ekspor ke Cina yang menguasai 26,3% dari total perdagangan Indonesia.

Di sisi lain, Jakarta dan Taipei juga telah menjalin kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan dalam produk minyak, besi, baja, bahan baku tekstil, suku cadang mesin, dan bahan kimia. Namun, jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan Cina.

Sementara itu, Taiwan juga telah menjadi salah satu tujuan penting bagi pekerja migran Indonesia.

Setidaknya terdapat sekitar 300.000 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Taiwan, termasuk pekerja migran ilegal. Sebanyak 237.000 WNI tersebar di berbagai kota. Selain itu, banyak WNI lainnya yang kemungkinan besar status pekerjaannya tidak tercatat secara formal.

Namun demikian, lagi-lagi jumlahnya masih kalah jauh dari pekerja Indonesia yang berada di Cina.

Berdasarkan informasi di atas, tak pelak wajah kerja sama Indonesia dengan Taiwan dan Cina memperlihatkan hubungan yang berat sebelah. Cina memiliki pengaruh yang lebih besar dan kuat bagi Indonesia dibanding Taiwan.

Inilah yang ditengarai menjadi faktor penyebab pemerintah Indonesia cenderung lebih memihak Cina dan enggan bersikap tegas terhadap klaim-klaim sepihak Cina.

Indonesia harus tetap waspada

Terlepas dari alasan-alasan ketergantungan Indonesia terhadap Cina, pemerintah Indonesia harus tetap berhati-hati atas kemungkinan adanya dampak negatif, terutama dalam perekonomian, sebagai imbas dari konflik Taiwan-Cina yang kian memanas.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia telah memperingatkan bahwa apabila tak kunjung usai, konflik tersebut dapat berdampak pada pasokan semikonduktor – material chip komputer yang terpasang dalam perangkat elektronik.

Pasalnya, saat ini Taiwan sangat mendominasi pasar manufaktur semikonduktor di dunia. Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporationm (TSMC) memasok kurang lebih 56% dari total pasokan semikonduktor global. Hingga kini belum ada negara lain yang mampu menandingi Taiwan sebagai pemasok semikonduktor terbesar ke Indonesia.

Jika konflik tersebut kemudian pecah dan tereskalasi menjadi perang dagang, pasokan chip semikonduktor ke Indonesia dapat dipastikan akan terkena dampaknya. Kondisi tersebut akan menyebabkan biaya komponen untuk industri elektronik dan otomotif di tanah air meningkat secara signifikan.

Perusahaan otomotif asal Jepang terbesar yang beroperasi di Indonesia, seperti Honda dan Yamaha, dilaporkan telah menunda produksi mereka sebagai akibat dari krisis bahan baku semikonduktor.

Sementara itu, dari sisi politik, Indonesia juga harus berhati-hati dalam menunjukkan sikap diplomatiknya. Jangan sampai negara ini digunakan sebagai proxy dalam konflik yang lebih luas antara AS dan China.

Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan telah menerapkan New Southbound Policy yang bertujuan untuk membuat negara itu tidak terlalu bergantung pada Cina. Apabila ditelaah lebih jauh, kebijakan itu sebenarnya tidak lepas dari pengaruh AS juga.

Itu salah satu alasan mengapa Cina-Taiwan makin memanas setelah juru bicara Parlemen AS, Nancy Pelosi, berkunjung ke Taiwan pada awal Agustus lalu.

Jika Cina semakin terpacu untuk menahan keterlibatan AS yang memang semakin meningkat di kawasan Asia, ini dapat memicu gesekan yang lebih besar dan mengganggu stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara.

Isu konflik Cina-Taiwan dan segala implikasinya ini akan menjadi salah satu tantangan terberat bagi Indonesia yang tahun depan akan menjadi Ketua ASEAN.

Posisi strategis tersebut membawa tanggung jawab besar, dan terlepas dari kepentingan apapun, Indonesia diharapkan dapat merepresentasikan ASEAN dan menjadi teladan yang baik demi menjaga kestabilan regional.

The Conversation

Muhammad Zulfikar Rakhmat tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.