universitaspahlawan.ac.id , UP – Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai (UP), Selasa, 14 Februari 2022.
“Kegiatan ini tentunya penting dalam rangka Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Kemudian untuk memberikan pemahaman lebih jelas mengapa nantinya kegiatan FGD ini disusun.” Tutur Mardisontori, S.Ag, LLM, selaku Ketua Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Prof. Dr. Amir Luthfi selaku narasumber dalam kegiatan FGD menyampaikan bahwa akan ada banyak pertimbangan dalam pembentukan sebuah Kabupaten baru, tidak hanya dalam segi administratif tetapi juga dalam adat dan budaya yang yang menjadi bagian besar dari masyarakat.
Rektor Universitas Pahlawan ini tidak hanya menjadi narasumber dalam kegiatan FGD namun juga memberikan informasi terkait fakta-fakta sejarah yang dapat membantu sebagai acuan dalam langkah yang akan diambil. Kemudian memberikan referensi seperti buku sejarah perkembangan wilayah di Kabupaten Kampar.
Sebagai pucuk adat Kabupaten Kampar, Beliau memiliki pandangan-pandangan yang tentunya akan memihak kepada masyarakat. Berada di posisi tengah merupakan tempat yang tepat agar dapat melihat kemana arah masyarakat akan lebih diuntungkan.
Dalam kegiatan ini Dipandu langsung oleh Ketua Prodi S1 Hukum UP yaitu Yuli Heriyanti, SH., MH., dan tidak hanya di hadiri oleh dosen-dosen di Prodi Hukum UP, namun juga di hadiri oleh delegasi dari tim pemekaran daerah otonomi baru Gunung Sahilan dan tim pengumpulan data NA dan RUU Pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan yaitu, Dr Laily Fitriani, SH., MH., Yudarana Soekarno Putra, SH., LLM., Titi Asmara Dewi., SH., MH., Apriani Dewi Aziz, SH., Christina Devi Natalia, SH., MH., Drs. Prayudi., dan Maria Holi Raydenti, S.Psi.
