Pengungkapan Korupsi Pejabat Dianggap Lebih Bisa Dikontrol Melalui Skenario UU PDP

Foto: Depositphotos

Teknologi.id – Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dapat dipahami bahwa pihak, termasuk jurnalis dan aktivis, yang mengungkap kasus dengan kedok kepentingan negara dianggap dapat dipidana. “Tentu ini yang kita anggap dengan melihat rumusan pasal ini cenderung UU PDP untuk mengakomodir kepentingan negara untuk mengontrol data pribadi warga negara,” ujar Mustafa Layong, Assistant Public Lawyer LBH Pers pada Kamis (22/9).

Hal ini dikatakan terkait dengan adanya klausula pengecualian yang dapat menghalangi subjek data untuk memperoleh sebagian haknya. Yaitu, hak warga untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi; menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi; mengajukan keberatan atas pemrosesan data secara otomatis; Hak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi; mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi dari Pengendali Data Pribadi dalam format yang lazim; menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi ke Pengendali Data Pribadi lainnya.

Pasal 15 menyebutkan bahwa hak-hak itu dibatasi oleh kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

Mustafa menunjukkan bahwa undang-undang PDP tidak sesuai dengan The General Data Protection Regulation (GDPR) yang mencakup pengecualian terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Dengan adanya aturan ini, jurnalis yang pekerjaannya sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang pers, yang melakukan pengungkapan data tentang pejabat dan politisi tertentu dapat dianggap melanggar undang-undang PDP.

“Misalnya, jurnalis mengungkap rekam jejak kejahatan seseorang, bisa menjadi delik pidana terhadap jurnalis yang melakukan peliputan,” ujar dia. “Bagaimana yang menyebarkan adalah warga, aktivis antikorupsi misalnya? Nah, ini yang menjadi sorotan bagaimana perlindungan kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi tersebut. Ini yang tidak diharominasi di undang-undang ini,” tandas Mustafa.

Di lain tempat, Trissia Wijaya selaku Head of Economic Opportunities Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai UU PDP menyederhanakan proses penghapusan data perusahaan. Hal ini terkait dengan hak pemilik data pribadi berdasarkan undang-undang PDP untuk menghapus data pribadinya. Waktu yang diberikan kepada perusahaan adalah 3 x 24 jam. Menurutnya, pihak swasta dan masyarakat umum harus lebih dilibatkan dalam implementasi undang-undang ini.