Unilak Pertama dan Satu-satunya Universitas di Riau Yang Terintegrasi Dengan JDIH Kemenkumham

Unilak Pekanbaru-Universitas Lancang Kuning Pekanbaru menjadi satu-satunya Universitas di Riau yang terintegrasi dalam sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) Kemenkumham Riau.
Hal ini setelah diterima sertifikat yang dilakukan oleh kepala Kanwil Kemenkumham Riau Pujo Harinto kepada Unilak yang di terima oleh Kepala Bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Penerbitan Unilak Olivia Anggie Djohar beberapa waktu lalu di kantor Kemenkumham Riau.
Dikutip dari Website Kemenkumham Riau, Program JDIH dalam rangka rangka tata Pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab salah satunya wujud nyata pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang mengakomodir tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang transparan.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) mempunyai peran penting dalam pembentukan dan menyebarluasan informasi hukum sehingga regulasi yang ada di Indonesia dapat tertata dengan baik dan tidak tumpang tindih. 
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Pujo Harinto menyebutkan Pengintegrasian Website JDIH merupakan adanya Pengelolaan Informasi Hukum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mengintegrasikan seluruh Produk Hukum/Peraturan Perundang-undangan yang ada pada data base.
“Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bentuk dari penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Harapannya JDIHN ini merupakan mesin pencari (search engine) untuk mencari regulasi maupun dokumen hukum layaknya seperti google,” ucap Pujo Harinto.
Sementara itu Kepala Bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Penerbitan Unilak Olivia Anggie Johar.SH.MH menyebutkan, pengelolaan website JDHI ini bertujuan menjamin ketersediaan dan pengelolaan informasi hukum terpadu, menjamin ketersediaan informasi hukum yang dapat diakses dengan cepat dan mudah. “Pengelolaan website juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi hukum dan pelayanan informasi hukum sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, keterbukaan di Universitas Lancang Kuning. Dan Unilak menjadi universitas yang pertama dan satu satunya terintergrasi dengan JDHI.
“Selain mengunggah dokumen, tim JDIH juga dapat mengunggah  jika dokumen bukan produk hukum dari Universitas Lancang Kuning melainkan undang-undang, perpres, atau permen” Oliva yang merupakan dosen Fakultas Hukum.